Elemen Buruh dan Petani yang tergabung dalam Laskar Dewa Ruci, menggugat UU Pilkada No 22/2014 ‎ yang menyatakan Pilkada tak langsung. UU tersebut dianggap merampas hak rakyat biasa dan memberikan ekslusifitas.

Sekitar 300-an orang yang menamakan dirinya Laskar Dewa Ruci menggeruduk Gedung MK. Mereka meminta MK untuk membatalkan UU Pilkada No 22/2014 yang menyatakan pilkada tidak langsung.

KSPI yang mewakili buruh menggugat UU Pilkada yang mengatur pilkada via DPRD. Gugatan ini dilakukan karena para buruh tidak yakin Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan SBY akan bertahan lama.

Presiden SBY menerbitkan Perpu Pilkada yang menghapus sistem pilkada via DPRD. Lalu bagaimana dengan nasib gugatan warga yang melakukan uji materi UU Pilkada via DPRD di MK?

Polemik tentang UU Pilkada yang telah disahkan DPR namun ditolak Presiden melalui Perpu, secara langsung akan berimbas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Daerah mana saja yang akan menggelar Pilkada?

Menegaskan dukungannya terhadap pilkada langsung, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya resmi menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Bagaimana prosesnya hingga 2 Perpu itu ditandatangani? Ini cerita SBY.

Presiden SBY menerbitkan Perpu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Perpu ini membatalkan UU No 22/2014 tentang Pilkada lewat DPRD. Lantas bagaimana kelanjutan gugatan warga di MK terkait UU Pilkada lewat DPRD?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan penolakannya terhadap pilkada lewat DPRD dengan menandatangani 2 Perpu. Ia menandatangani 2 Perpu itu karena menilai keadaan sudah genting.

Presiden SBY menandatangani Perpu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan Perpu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah. SBY mengakui penerbitan Perpu akan mengalami risiko politik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui Pilkada secara langsung dengan 10 poin perbaikan, yang dimasukkan ke dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 yang baru saja ditandatanganinya.