Aset Bank Mutiara (dulu Bank Century) sampai Agustus 2010 tercatat Rp 8,7 triliun, naik Rp 1,8 triliun saat diambil alih LPS pada November 2008 yang jumlahnya Rp 6,9 triliun.

Puluhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah DKI Jakarta terancam gulung tikar karena belum dapat memenuhi batas permodalan minimum yang ditetapkan yaitu Rp 5 miliar.

Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali memutuskan untuk tetap mempertahankan besaran tingkat suku bunga penjaminan periode 15 Oktober-14 Januari 2011.

Dana nasabah perbankan yang saat ini dijamin oleh LPS sampai Rp 2 miliar dinilai tidak lagi relevan. Pemerintah dan DPR harus melakukan pembahasan dalam waktu dekat untuk menurunkan nilai penjaminan tersebut.

Bank Mutiara (sebelumnya Bank Century) ternyata lebih diminati oleh investor asing. Banyak pihak asing yang melirik dan menanyakan mengenai Bank Mutiara kepada LPS selaku pemegang saham.

Heru Budiargo diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS menggantikan Rudjito. Selain itu, Mirza Adityaswara juga ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner LPS yang baru.

Bank Indonesia (BI) mencabut izin 1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu PT BPR Darbeni Mitra. BPR tersebut akan dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Demi mematangkan penyelesaian RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR meminta Danareksa melalukan survei independen untuk mendapatkan opini yang obyektif.

Dalam 2 tahun sejak diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah aset Bank Mutiara (dulu Bank Century) meningkat Rp 8 triliun menjadi Rp 22 triliun.

Anggota Timwas Century Gayus Lumbuun protes karena suhu ruang rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham, LPS, dan Menkeu terlalu panas. Gayus meminta pimpinan rapat menaikkan suhunya sambil melakukan sindiran.