Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana meminta mantan Wakapolri Adang Daradjatun untuk bekerjasama dengan KPK untuk menemukan Nunun Nurbaeti.

Korupsi dari zaman ke zaman semakin parah. KPK tidak bisa turun tangan sendiri dan harus ada dukungan polisi dan jaksa.

PPATK menemukan transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap Kemenpora. Salah satu transaksi yang nilainya mencapai miliaran rupiah diduga terkait Nazaruddin yang juga mantan bendahara Partai Demokrat.

PPATK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap Kemenpora. PPATK menemukan ada aliran uang di sejumlah bank terkait kasus itu.

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan ada tiga institusi pemerintah yang paling susah dijamah KPK. Ketiga institusi itu adalah TNI, Polisi dan Peradilan.

Tidak perlu Partai Demokrat (PD) mencari M Nazaruddin di luar negeri dan mendatangkannya ke Indonesia. Anggota DPR dan mantan Bendahara Umum DPP PD itu diyakini masih memiliki kebesaran hati memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK.

Bersamaan pengumuman pemecatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD, M. Nazaruddin, terbang ke Singapura dengan alasan berobat. Tetapi sejak itu pula, tidak ada lagi kontak antara M. Nazaruddin dengan jajaran PD.

Sumbangan sebesar Rp 13 miliar dari mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin untuk partainya dianggap melanggar hukum. KPU dan KPK harus segera melakukan pemeriksaan.

BK DPR didesak untuk segera memeriksa anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin. Tanpa menunggu proses hukum di KPK.

KPK mengklaim tak ada tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang menjerat politikus. Kasus suap di Kemenpora yang menyeret kader Partai Demokrat, M Nazaruddin bisa menjadi momentum untuk membuktikan hal tersebut.