Sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres.

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono menilai kinerja anggota dewan saat ini merosot dibanding periode lalu. Kemunduran ini dibuktikan dari target legislasi yang tak tercapai.

Baleg DPR berencana untuk melakukan kunker ke Amerika dan Jepang dalam rangka pendalaman pembahasan RUU Advokat. Namun, Peradi, sebagai organisasi tunggal advokat, tak mendukung rencana kunker tersebut.

Di draf RUU Pilpres yang terbaru, syarat pendidikan capres minimal masih SMA/sederajat. Sejumlah fraksi mendorong agar syarat pendidikan capres ditingkatkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat. Kedua negara itu dituju untuk melihat organisasi advokat yang bisa menjadi model bagi Indonesia.

Satu lagi alat kelengkapan DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di bulan April, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat.

Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyambut positif terhadap keseriusan Presiden SBY. Yaitu dalam menyelesaikan polemik terhadap qanun Bendera dan Lambang Aceh.

Usulan agar Presiden tak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik juga disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Baleg FPKS, Indra, menilai presiden adalah milik rakyat, bukan partai.

Usulan revisi Undang-undang Pilpres masih digodok di Badan Legislasi DPR dan belum dapat kesepahaman untuk diajukan ke paripurna. Fraksi PPP mengusulkan perlunya diatur juga dalam UU Pilpres soal presiden tak rangkap jabatan.

Revisi UU Pilpres tak mengubah banyak pasal. Di draf terakhir yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, syarat menjadi capres dan cawapres tak banyak berubah.