Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menyepakati damai melalui jalan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Namun revisi UU tidak pernah berlangsung cepat, tergantung materi yang dibahas.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai dengan memberikan 21 kursi tambahan untuk pimpinan komisi dan badan DPR kepada KIH. Kesepakatan itu ditempuh dengan jalan merevisi UU MD3.

Ritme politik di Partai Golkar terus berpacu menuju pergantian posisi ketua umum. Partai berlambang pohon beringin ini akan menggelar Rapimnas pekan depan di Yogyakarta untuk membahas agenda-agenda Munas.

KIH meminta agar UU MD3 direvisi terlebih dahulu baru sepakat berdamai dengan KMP. KIH juga hanya akan menyetorkan nama anggotanya ke Badan Legislasi dan Badan Anggaran, tidak ke semua alat kelengkapan dewan.

Para Ketum Koalisi Indonesia Hebat telah berkumpul membahas hasil lobi dengan KMP. Politikus PDIP Pramono Anung mengungkapkan 4 poin hasil pertemuan.

Para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri sore ini. Ada 4 hal yang dibahas pimpinan KIH itu, yakni revisi UU MD3, alat kelengkapan DPR.

Kesepakatan damai antara KMP dan KIH di DPR dapat terpenuhi dengan deal berupa revisi UU MD3. Badan Legislasi DPR (Baleg) siap membahas revisi UU tersebut ketika sudah jelas pasal mana yang akan diubah.

Nasib Tenaga Ahli DPR sempat terkatung-katung karena belum direkrut secara resmi dan gajinya belum cair. Kini, Badan Legislasi DPR (Baleg) telah menyusun peraturan yang menjamin nasib para Tenaga Ahli termasuk kenaikan gaji.

‎Perubahan Undang-undang MD3 sebagai jalan keluar dari kesepakatan KMP dengan KIH menuai penolakan dari internal KIH. Pasal apa yang akan diubah?

Fraksi Hanura dan NasDem yang tergabung dalam KIH menolak revisi deal UU MD3 yang menjadi deal kesepakatan dengan KMP. Politikus Partai Demokrat meyakinkan bahwa opsi ini bukan jebakan untuk KIH.