Curhat dari pihak Polri terkait kasus KPK yang digelar dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI semalam, tidak mengubah pandangan opini Garis Polisi. Mereka tetap dukung KPK.

Mahasiswa Bandung sempat ragu dengan fakta keterlibatan pejabat KPK dalam kasus suap dan penyalahgunaan wewenang yang dibeberkan Kapolri dalam Raker dengan Komisi III DPR RI. Kini mahasiswa sebut posisi Polri-KPK seimbang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai menjadi biang keladi kekisruhan antar lembaga hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Statement SBY yang melarang KPK menjadi lembaga super bodi adalah titik awal pelemahan KPK.

Kecenderungan DPR membela Polri saat raker Komisi III dengan Kapolri disayangkan pengacara Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah. Seharusnya selain Polri, DPR juga memanggil Bibit dan Chandra agar dapat mengkonfirmasikan pernyataan Kapolri.

Komitmen Presiden SBY melakukan reformasi penegakan hukum dalam program 100 hari pemerintahannya akan didukung penuh para pembantunya. Khusus untuk program ganyang mafia, Kapolri Bambang hendarso Danuri (BHD) berjanji akan segera menindaklanjutinya.

Sekitar 50-an orang dari berbagai elemen masyarakat di Medan, berdemo di DPRD Sumut, Kamis (5/11/2009). Mereka menuntut Psesiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung terkait kasus yang dialami dua anggota KPK Bibit dan Chandra.

PPI Australia juga mendesak agar mempercepat proses penahanan Anggodo sebagai aktor kunci rekaman bukti kriminalisasi pimpinan KPK dan memecat pihak yang terbukti bersalah, termasuk pejabat tinggi di lingkungan masing-masing.

Sosiolog UI Imam B Prasodjo heran mengamati simpang siur keberadaan Anggodo Widjojo. Imam mencium kebohongan.

Kisah Cicak versus Buaya menyita perhatian banyak pihak. Penyanyi Kikan 'Coklat' menjadi satu di antaranya. Menurut Kikan, oknum Polri dan Kejaksaan Agung dinilainya paling korup.

Pemerintah akan meluncurkan program penatalaksanaan ulang antara lembaga KPK-Kepolisian-Kejaksaan. Program itu dilakukan supaya ada kesinkronan antar lembaga penegak hukum.