detikNews
Pemerintah Dinilai Otoriter dengan Perppu Ormas, Ini Kata Mendagri
Tjahjo menegaskan Perppu Ormas berlaku untuk ormas yang bertentangan dengan idelogi Pancasila.
Rabu, 09 Agu 2017 13:08 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Perppu Ormas Kembali Digugat ke MK
Hisar mengatakan ACTA tidak memiliki afiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.
Rabu, 09 Agu 2017 12:17 WIB
detikNews
Fahri Hamzah Minta Jangan Lihat Kerja DPR dari Kuantitas UU
Fahri Hamzah menekankan kinerja DPR jangan diukur dari jumlah UU yang dihasilkan di DPR. Menurutnya, apa yang dikerjakan DPR sudah terhitung baik.
Rabu, 09 Agu 2017 00:48 WIB
detikNews
Daftar Jadi Pihak di MK, Forum Advokat Dukung Perppu Ormas
Perwakilan Forum Advokat Pengawal Pancasila I Wayan Sudarta mendukung pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas.
Selasa, 08 Agu 2017 16:50 WIB
detikNews
Siapkan SKB, Wiranto Minta Eks HTI Akui Pancasila dan NKRI
Pemerintah telah membubarkan HTI dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas karena berlawanan dengan Pancasila.
Selasa, 08 Agu 2017 13:30 WIB
detikNews
Harjono: Perppu Diuji MK agar Tak Jadi Lubang Jarum Presiden
"Karena Perppu ini setara UU. Kalau presiden bikin Perppu bubarkan DPR, lalu kekuasaan semua di presiden, what happen dengan Perppu ini?" kata Harjono.
Selasa, 08 Agu 2017 11:54 WIB
detikNews
Kala PKB 'Mengancam' Jokowi
Dengan empat kursi menteri di pemerintah, ternyata itu tak membuat PKB setia kepada Jokowi.
Senin, 07 Agu 2017 16:59 WIB
detikNews
PKS: Viktor Laiskodat Tak Layak Jadi Ketua Fraksi NasDem
Ketua DPP PKS Departemen Hukum dan HAM Zainudin Paru telah melaporkan ujaran kebencian politikus NasDem ke Bareskrim Polri.
Senin, 07 Agu 2017 14:06 WIB
detikNews
Surat Pembubaran Sudah Diterima Notaris Pembuat Akta HTI
HTI dibubarkan pemerintah per 19 Juli 2017 lalu. Surat pembubaran itu sudah dikirim ke notaris yang mendirikan akta pendirian HTI.
Senin, 07 Agu 2017 12:42 WIB
detikNews
Selain Ismail Yusanto, Ini Daftar 5 Penggugat Perppu Ormas
Gugatan mereka saat ini baru masuk tahap pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Senin, 07 Agu 2017 11:29 WIB