Dalam dakwaan yang dibacakan di depan hakim, 30 September tahun lalu, tertulis jumlah harta kekayaan Bahasyim mencapai Rp 932 miliar. Belakangan, jaksa  Fachrizal meralat dan menyatakan harta mantan KPP Jakarta VII itu hanya Rp 64 miliar.

Berdasarkan aturan perpajakan terbaru, bagi WP yang terdaftar di KPP WP Besar Orang Pribadi, akan dilakukan pemeriksaan khusus. Berikut daftar aturan perpajakan baru.

Elnusa meresmikan pengoperasian Well Testing Barge ELSA 6 di Jetty KPP Handil Base, Kalimantan Timur. Barge ini akan bekerja untuk Total E&P Indonesie selama 3 tahun di Lapangan Tunu Tambora

Pejabat pajak Bahasyim Assifiie ternyata belum membayar pajak sebagian kekayaannya yang senilai Rp 60 miliar. Bukan hanya itu, kekayaan US$ 68i ribu juga termasuk yang belum dibayar pajaknya.

Sidang yang belum dimulai hingga pukul 15.00 WIB, membuat terdakwa korupsi Rp 64 miliar dan pencucian uang Rp 932 miliar, Bahasyim Assifiie tertidur.

Rudi Pailang, salah satu jaksa yang selalu kritis bertanya pada sidang Bahasyim Assifiie sudah tidak pernah terlihat di persidangan. Tersiar kabar, Rudi dimutasi ke Lampung menjelang pemeriksaan terdakwa akhir Desember 2010 lalu.

Pengacara Bahasyim Assifiie, OC Kaligis mempersilahkan KPK mengambil alih kasus Bahasyim. Menurut Kaligis, ia berani menerima tantangan itu lantaran tidak ada satupun bukti yang menunjukan Bahasyim bersalah.

JPU Fachrizal menunda tuntutan terdakwa korupsi Rp 64 miliar dan dugaan pencucian uang Rp 932 miliar, Bahasyim Assifie. Penundaan yang merupakan kali ketiga tersebut membuat wartawan penasaran.

Jaksa yang menangani perkara Bahasyim Assifie, Fachrizal hanya senyum-senyum saat ditantang menuntut Bahasyim 20 tahun penjara seperti halnya Gayus Tambunan. Fachrizal tidak berkomentar banyak selain ngeloyor pergi.

Awal tahun 1970-an, Bahasyim Assiffie, terdakwa kasus mafia pajak bukan siapa-siapa. Dia hanya perantauan asal Sidoarjo, Jawa Timur dan mengadu nasib di Jakarta. Saat itu, dia bertahan hidup sebagai sopir taksi.