RUU Pertembakauan resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Padahal masih banyak Undang-undang yang lebih penting untuk dibahas. Apa pertimbangan DPR?

Revisi UU Pilpres sudah tuntas, menyisakan satu pasal krusial. Pasal krusial tersebut adalah Presidential Threshold (PT) alias ambang batas parpol untuk bisa mengajukan capres.

Baleg akan memperketat sanksi itu, agar menjadi efek jera bagi anggota DPR yang coba-coba bolos.

Upaya melawan koruptor tidak bisa dengan cara-cara pidana umum. Salah satunya perlu segera diselesaikan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor. 

Anggaran proyek e-KTP nasional ternyata lebih dari Rp 6 triliun. Kemenadagri sebagai pelaksana proyek e-KTP diminta profesional.

Pemerintah pusat dan Aceh sama-sama bersepakat untuk cooling down sementara waktu terkait qanun bendera dan lambang Aceh yang menjadi polemik. Langkah itu diambil untuk menghindari terjadinya konflik.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan ambang ambang batas capres sudah cukup. Rencana revisi yang masih menggantung selama ini tidak perlu khusus mempersoalkan presidential threshold (PT) tersebut.

Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pemerintah Aceh telah membahas hasil klarifikasi Kemendagri terhadap sejumlah poin temuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dalam waktu dekat ini hasil klarifikasi itu akan segara diserahkan ke Mendagri.

Sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres.