detikFinance Pemerintah Kaji Insentif Kakao Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif kepada para petani kakao dalam rangka meningkatkan kualitas produk. Rabu, 12 Apr 2006 16:27 WIB
detikFinance BBJ-Antam Negosiasi Perdagangan Sertifikat Emas Bursa Berjangka Jakarta dan PT Aneka Tambang tengah bernegosiasi untuk memperdagangkan pasar fisik komoditas emas (sertifikat emas). Rabu, 12 Apr 2006 14:07 WIB
detikFinance Laba BBJ Melonjak Hampir 100% Kinerja Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) kian membaik. Bahkan pada tahun 2005, laba bersih yang diraih bursa komoditi ini meningkat hampir 100%. Rabu, 12 Apr 2006 13:01 WIB
detikFinance Pengusaha AS Tertarik Investasi Kakao di Indonesia Pengusaha Amerika Serikat (AS) berminat untuk berinvetasi di pertanian kakao (bahan baku coklat) asalkan mutu bahan baku coklat nasional ditingkatkan. Selasa, 11 Apr 2006 22:58 WIB
detikFinance Mendag Minta Pebisnis Manfaatkan Hubungan Baik Indonesia-AS Mendag Mari Elka Pangestu meminta pebisnis memanfaatkan peluang membaiknya hubungan bilateral Indonesia-AS sebagai ladang peluang bisnis. Minggu, 09 Apr 2006 07:18 WIB
detikFinance Boikot Produk Australia Malah Bisa Ngrepotin Boikot impor dari Australia dikhawatirkan malah bakal ngrepotin industri nasional. Banyak bahan baku industri yang kini bergantung dari Australia. Sabtu, 08 Apr 2006 11:58 WIB
detikNews PT Lonsum Sumut Ingatkan Warga Segera Kosongkan Lahan PT London Sumatra Indonesia (PT Lonsum) mengancam akan menggusur warga Sergai, Sumut, jika tidak segera mengosongkan lahan konsesinya. Minggu, 02 Apr 2006 07:41 WIB
detikFinance Menperin Usulkan PE Biji Coklat 7,5-10% Untuk meningkatkan pengolahan biji coklat di dalam negeri, pemerintah berencana mengenakan pajak ekspor coklat mentah sebesar 7,5-10 persen. Senin, 27 Mar 2006 14:45 WIB
detikNews 25 Ribu Pekerja PTPN II Tanjung Morawa Mogok Kerja PTPN II Tanjung Morawa dirundung masalah. Setelah Dirutnya ditahan polisi karena dugaan korupsi Rp 11 miliar, kini 25 ribu karyawannya mogok kerja. Rabu, 08 Mar 2006 12:21 WIB
detikFinance Pemerintah Dinilai Lamban Soal Penghapusan PPN Produk Primer Pemerintah dinilai lamban PPN produk primer yang sudah tertuang dalam paket kebijakan insentif Oktober 2005 dan berlaku sejak Januari lalu. Kamis, 23 Feb 2006 17:24 WIB