Di tengah suasana politik yang begitu kental, anggaran negara rawan dimasuki kepentingan politik tertentu. Pos mana yang rawan dibancak? 

KPK didesak tak hanya menjerat Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan pasal korupsi dan suap saja. Politisi Golkar itu sebaiknya juga dikenai pasal pencucian uang. Kenapa?

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah jadi tersangka. Dia dijerat dengan pasal korupsi dalam kasus suap Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan. Bagaimana perjalanan kasusnya?

Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara untuk terdakwa Setyabudi Tejocahyono. Putusan tersebut lebih ringan 4 tahun dibandingkan tuntutan dari jaksa.

BPK RI Perwakilan Jabar tengah memeriksa 12 kabupaten dan kota di Jabar untuk mengevaluasi penggunaan dana hibah dan bansos. Dari 12 daerah, lima di antaranya merupakan daerah yang baru saja menyelesaikan pilkada.

Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, karena terbukti menyuap Hakim Setyabudi Tejocahyono, hakim yang menangani kasus Bansos Kota Bandung.

Caleg dari PDIP di Jawa Barat diminta berhati-hati jelang tahun politik 2014. Jangan bikin ulah yang bisa mengganjal pencalonan, seperti narkoba dan korupsi. Para caleg juga dilarang menggunakan dana bantuan sosial untuk kampanye.

Jelang Pemilu tahun 2014, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, adalah masa-masa ketika di mana para peserta pemilu mulai mencari biaya politik sebanyak-banyaknya.

“Dalam APBN 2013 saja ada sekitar Rp 69,5 triliun untuk Bansos, meningkat dibanding 2012 yang hanya sekitar Rp 40 triliun.”

Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mengkonfirmasi bahwa dana-dana bantuan sosial pemerintah maupun Corporate Social Responsibility (CSR) rawan diselewengkan saat Pemilu.