PTUN Jakarta memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Beberapa alasan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim, termasuk kisruh di kantor Fraksi Golkar di DPR.

Koalisi Merah Putih (KMP) akan bertemu dengan Ketum Partai Demokrat (PD) SBY untuk membahas angket terhadap pemerintah terkait putusan Menkum Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono.

Majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda pemberlakuan SK yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

PTUN mengabulkan sementara permohonan penundaan berlakunya SK Menkum HAM atas keabsahan kubu Agung Laksono‎ sebagai pengurus Golkar. Setelah keputusan ini dibacakan, kuasa hukum Agung Laksono tiba-tiba menanyakan mengapa tak ada mediasi.

DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersyukur atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Menkum HAM menunda SK pengesahan DPP Golkar Agung Laksono.

Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin menyatakan kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas Riau.

Dengan putusan sela PTUN Jakarta, kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009.

Putusan sela PTUN yang menunda SK Menkum HAM pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tidak memadamkan api semangat pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Agus Gumiwang memastikan bahwa Fraksi Golkar yang ia pimpin tetap eksis.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diketuai Teguh Satya Bhakti memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda pemberlakuan surat keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Bagi kubu Aburizal Bakrie (Ical), ini adalah kemenangan sementara.

Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan sementara sejumlah gugatan yang dilayangkan oleh loyalis Aburizal Bakrie (Ical) terhadap kubu Agung Laksono serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.