Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin akan mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW). Siang ini Lukman akan berdiskusi mengenai penyelenggaraan haji yang bebas korupsi. 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama ICW akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keppres. Namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) punya pandangan berbeda.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta putuskan Patrialis Akbar tetap sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini berarti PT TUN membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Keppres Pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK.

ICW dan beberapa LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 akan mengajukan judicial review ke MK terhadap Undang-Undang yang baru saja disahkan sehari menjelang pemilihan presiden.

Ada pasal 245 di UU MD3 yang mengundang kontroversi. Isinya bila anggota DPR akan diperiksa untuk kasus pidana harus ada izin dari Dewan Kehormatan DPR. Tak pelak pasal ini menuai kritik. 

ICW, Perludem, KontraS, WALHI meminta Bawaslu serius dalam mengawasi proses rekap yang rawan dicurangi di berbagai tingkatan.

Potensi kecurangan mengancam hak demokrasi warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat melaporkan setiap kecurangan yang terjadi, sekecil apapun indikasi kecurangannya.

Apa yang dilakukan Wagub Jabar Deddy Mizwar yang masih aktif menjadi pemain sinetron menuai kritik. Semestinya ketika mendapat amanah dari rakyat menjadi Wagub, Deddy mesti fokus bekerja. 

Adanya sejumlah penggandaan nama penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) membuat Ahok tidak habis pikir. Dia menduga nama penerima ganda itu bisa muncul karena ada permainan dari oknum petugas di dinas pendidikan.