Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo berupaya keras membabat habis praktik mafia hukum di kepolisian. Salah satu metode yang dilakukan, selain memberikan remunerasi juga mempraktekkan metode whistle blower.

Eks Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji siap blak-blakan seputar kepemilikan uang Rp 28 miliar Gayus Tambunan. Tetapi, Susno punya syarat. Ia hanya ingin diperiksa oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Ketua DPR Marzuki Alie meminta KPK menyelidiki potensi korupsi yang cukup besar di balik pembangunan rumah dinas anggota DPR yang molor. KPK tak ragu melakukan penindakan jika memang ada indikasi korupsi dalam proyek tersebut.

Vonis Gayus jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa menuntut 20 tahun penjara, sedangkan hakim memvonis 7 tahun penjara. Tangan hakim dalam memutuskan perkara memang ditentukan pemilihan pasal oleh tim penyidik.

KPK inisiatif mengawasi pembangunan gedung baru DPR. Pembangunan gedung yang nilainya cukup besar itu ditengarai rawan tindak korupsi.

Gayus Tambunan merasa dikorbankan dalam persoalan mafia pajak yang dialamatkan kepadanya. Niatnya menjadi whistleblower untuk membongkar keterlibatan pihak-pihak tertentu, justru membuat posisinya semakin terpojok.

Tuduhan-tuduhan Gayus Tambunan terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dipatahkan. Lewat transkrip percakapan Denny dengan Gayus, Satgas juga bantah menyarankan Gayus didampingi Adnan Buyung.

LPSK merasa prihatin dengan banyaknya whistle blower yang malah balik diadukan ke lembaga hukum. LPSK menilai kasus yang diadukan oleh si whistle blower harus diutamakan ketimbang kasus yang dijadikan 'serangan balik'.

Gayus Tambunan menyebut, jika dirinya pulang ke Indonesia pada akhir Maret 2010 lalu dan bersikap kooperatif, Denny Indrayana menjanjikan keamanan dan kenyamanan. Namun hal itu ditampik Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Nama Denny Indrayana beberapa kali disebut Gayus Tambunan dalam curhatnya usai pembacaan vonis atas dirinya. Gayus menuding seolah ada rekayasa yang diciptakan Denny dan anggota Satgas lainnya.