Tak sedikit kasus korupsi yang terungkap di kementerian atau lembaga berawal dari sebuah tender. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengurangi tender di kementerian dan lembaga.

Kemendagri telah menyerahkan evaluasi APBD 2015 DKI pada Rabu (11/3) lalu. Salah satu masukannya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran belanja pegawai dalam APBD dikurangi dan dialihkan untuk program lain.

Ternyata e-budgeting secara nasional oleh pemerintah pusat juga telah siap digunakan. Tapi sayang, ada kementerian yang belum disiplin menerapkan sistem ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memiliki keyakinan model korupsi yang terjadi dalam APBD DKI selama ini tidak berbeda jauh dengan APBN. Jika benar adanya, maka bukan sesuatu yang mengherankan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berang dengan kemunculan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Namun rupanya, evaluasi APBD oleh Kemendagri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diserang oleh DPRD karena menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun APBD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, langkah Ahok telah berhasil.

Perseteruan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta terkait APBD masih terus bergulir. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut kasus semacam itu sebetulnya telah terjadi sejak lama.

Perseteruan antara Gubernur Ahok dan DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI telah berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Jika KPK tak segera bertindak, komplotan begal anggaran akan merasa di atas angin dan leluasa menghajar Ahok.

Gagat Djiwarno, konsultan e-budgeting Pemprov DKI diperiksa Pansus Hak Angket DPRD DKI Rabu (11/3/2015). Menurut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), peran Gagat adalah sebagai tenaga ahli e-budgeting APBD DKI.

Tim Angket DPRD DKI Jakarta memeriksa konsultan e-budgeting Pemprov DKI Jakarta, Gagat Wahono, terkait mekanisme kerja hingga status pengangkatannya. Dalam penjelasannya, Gagat menegaskan dirinya bekerja secara profesional.