Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berencana memberikan remisi bagi terpidana korupsi. Rencana ini pun mendapat perhatian termasuk dari Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Siti Noor Laila.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Wacana yang dilempar Menkum HAM Yasonna Laoly terkait revisi aturan remisi koruptor dikritik sejumlah pihak. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 99/2012 belum efektif dalam pemberantasan korupsi.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mewacanakan merevisi aturan remisi bagi terpidana korupsi. Keinginan ini menimbilkan polemik dan mengundang kritikan dari sejumlah pihak.

Menkum Yasonna Laoly diminta melakukan revisi soal remisi dengan maksud menguatkan efek jera bagi koruptor bukan malah mempermudah pemberian remisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.

Wacana pemberian remisi bagi koruptor terus menuai kritik dari berbagai kalangan. Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengeluhkan dirinya dianggap seolah-olah ingin mengobral remisi.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi aturan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait hal tersebut. 

Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime.