Suara dr Bambang dari ujung telepon tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Hal itu bukannya tanpa alasan sebab dasar hukum putusan penjara yang dijatuhkan kepadanya telah dihapus MK.

Baru-baru ini media sosial di lingkaran korp Adyaksa ramai oleh seruan tentang mogok sidang sehari pada Kamis, 11 September 2014, besok. Aksi ini terkait dengan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para jaksa.

Kejaksaan Agung RI mendorong agar aset-aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri bisa diselamatkan atau ditarik kembali. Hal itu tidak hanya dilakukan melalui kerjasama formal atau diplmatik, namun juga dengan kerjasama internasional antara jejaring informal.

Sudah tidak zamannya lagi organisasi advokat merupakan wadah tunggal karena berdasarkan sejarah sudah terbukti organisasi wadah tunggal advokat di Indonesia tidak dapat bertahan lama karena sering konflik dan pecah.

BI sangat takut dengan pemberitaan media terkait gagalnya Bank Centur. Deputi Gubernur BI bidang pengelolaan aset dan devisa, Siti Fajriah meminta agar pihak BI meredam pemberitaan media.

200 Dokter di Blitar yang melakukan aksi solidaritas dr Ayu diwarnai adu mulut dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar TR Silalahi. Mereka menuntut kejaksaan menjelaskan kasus dr Ayu dengan detail.

Dokter-dokter kompak akan melakukan aksi sebagai bentuk dukungan kepada dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, SpOG dan koleganya terkait dugaan malpraktik. Sementara itu Persi menolak kriminalisasi dokter dan mendukung aksi solidaritas yang tidak membikin pasien telantar.

Ketum PKPI Sutiyoso (Bang Yos) menjadi ketum parpol pertama yang divonis hakim dalam pelanggaran UU Pemilu. Apa saja pelanggaran yang dilakukan Bang Yos hingga dijatuhi hukuman percobaan?

"Kenapa partai lain dibiarkan?" kata Sutiyoso menanggapi vonis hakim yang menjeratnya dengan pasal pelanggaran masa kampanye.

Sutiyoso lewat kuasa hukumnya menyampaikan pledoi kasus dugaan pelanggaran jadwal kampanye yang disangkakan kepadanya. Ketum DPN PKPI menyatakan penahanan dirinya bisa menghancurkan demokrasi.