Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendatangi Wantimpres. Mereka mendesak agar Wantimpres memberikan masukan pada Presiden SBY untuk melakukan investigasi ulang terhadap kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir.

Mahkamah Agung (MA) tidak akan menutup pintu bagi jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Muchdi Pr. Namun jaksa harus dapat meyakinkan hakim agung satu hal.

Berkas putusan bebas Muchdi PR belum diterima Kejagung. Setelah menerima berkas, Kejagung akan mengajukan PK dan menindak jaksa-jaksa yang dinilai tidak profesional dan lalai.

KASUM mendesak Kejagung mengganti jaksa yang menangani kasus kematian Munir dengan terdakwa Muchdi Pr Cirus Sinaga Cs. Hal itu menyusul keluarnya kesimpulan Majelis Eksaminasi Publik atas perkara Muchdi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Cirus Sinaga memberikan tuntutan yang tidak main-main kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnanen itu dituntut hukuman mati.

Pro dan kontra soal rekomendasi yang dikeluarkan majelis eksaminasi Komnas HAM agar  kasus pembunuhan Munir dibuka kembali, terus berdatangan. Oleh kuasa hukum Muchdi Pr, majelis eksaminasi itu dianggap ilegal.

Eksaminasi kasus Munir yang dikeluarkan Komnas HAM mestinya disambut positif Kejagung dan Polri. Kedua instansi penegak hukum itu harus mencari bukti baru agar bisa mengajukan PK.

Pollycarpus Budihari Priyanto segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan 20 tahun yang diterimanya. Putusan Muchdi Pr dari PN Jakarta Selatan dan kasasi MA yang membuat Muchdi bebas, akan dijadikan dasar hukumnya.

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendukung penuh rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Eksaminasi Komnas HAM yang mendesak agar kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Pr dibuka kembali.

Kejagung mengalami kendala dalam pengajuan PK Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Kejagung hingga kini belum menerima salinan putusan kasasi Muchdi dari MA.