detikNews

Suap Opini WTP, KPK Buka Kemungkinan Periksa Mendes

KPK membuka kemungkinan memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Selasa, 30 Mei 2017 19:50 WIB

detikNews

Mendes Persilakan KPK Periksa Pejabat Tinggi Kemendes

Mendes Eko menyebut pemberian akses kepada KPK sebagai bentuk tegas kepada para PNS di Kemendes PDTT.

Selasa, 30 Mei 2017 19:49 WIB

detikNews

Mendes Tegaskan Siap Kooperatif Bantu KPK Ungkap Suap WTP

Eko mengatakan pihaknya melakukan evaluasi pasca penangkapan Irjen Kemendes Sugito dan Jarot Budi Prabowo oleh KPK.

Selasa, 30 Mei 2017 17:42 WIB

detikNews

Mendes Tak Tahu Menahu Sumber Uang Suap WTP dari Irjen Kemendes

Mendes mengaku tak tahu menahu sumber uang suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan tahun 2016.

Sabtu, 27 Mei 2017 19:00 WIB

detikNews

Irjen Jadi Tersangka, Mendes: Hati Kecil Saya Tak Percaya

Mendes mengenal Irjen Kemendes Sugito sebagai sosok berkinerja baik dan juga inisiator pembentukan satgas internal saber pungli.

Sabtu, 27 Mei 2017 18:40 WIB

detikNews

Irjen Ditangkap KPK, Mendes Hormati Proses Hukum

Saat ditanya soal dugaan suap terkait OTT, Mendes Eko menegaskan, kementeriannya menggalakkan program bersih-bersih internal.

Sabtu, 27 Mei 2017 12:15 WIB

detikNews

Irjen Kemendes Ditangkap, 3 Ruangan Disegel KPK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memastikan ada 3 ruangan di kantornya yang disegel KPK.

Sabtu, 27 Mei 2017 12:09 WIB

detikNews

Irjen Ditangkap KPK, Mendes Tak Bisa Telepon

Irjen Kemendes Sugito ikut ditangkap KPK bersama dua auditor BPK dan 4 orang lainnya.

Sabtu, 27 Mei 2017 12:05 WIB

detikNews

Dugaan Suap WTP Kemendes dari BPK dan Opini WDP Setahun Sebelumnya

Penyidik KPK menangkap 7 orang, termasuk 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sabtu, 27 Mei 2017 11:54 WIB

detikNews

Menteri Desa yang Tak Kunjung Pulang Demi Tunggu Kabar OTT KPK

Mendes Eko Putro Sandjojo tidak kunjung pulang karena menunggu biro hukum yang diutusnya ke KPK.

Jumat, 26 Mei 2017 22:33 WIB