15 Anggota DPD DPR RI bertandang ke KPK. Kedatangan mereka kali ini untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor bersama KPK.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan sekaligus menunjukkan komitmennya mendesakan DPR agar segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor.

DPD menilai mantan Menteri Negara BUMN, Sugiharto dinilai pantas untuk direkomendasikan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, Sugiharto berpengalaman di bidang akuntansi keuangan.

Sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara dan berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum, BPK harus kuat. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dipimpin oleh ketua yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah diintervensi.

DPD meminta agar RUU Pengadilan Tipikor segera diselesaikan. Dia pun mendesak Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita segera mengirim surat ke Ketua DPR Agung Laksono.

Gubernur BI Boediono mencuat dalam bursa pemilihan pendamiping SBY untuk pemilihan presiden Juli 2009. Boediono dinilai pantas jadi wapres karena konsistensi dan pertimbangan yang matang.

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli 17% divestasi saham Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah bisa menggunakan dana menganggur dari perbankan atau Jamsostek.

Pemerintah didesak untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentuk konsorisium yang terdiri dari BUMN dan BUMD yang akan membeli disvetasi 17 persen saham Newmont.

Sejumlah anggota dewan terseret kasus dugaan korupsi dan suap. Terakhir anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal. Sebagai Ketua Koordinasi Antikorupsi DPD RI Marwan Batubara turut prihatin. Marwan pun meminta DPR melakukan revolusi mental dan moral.

Masih terkatung-katungnya penyelesaian RUU Tipikor di DPR membuat pemberantasan antikorupsi di Indonesia terancam mandek. Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) pun membuat draf guna membantu kerja DPR.