Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Mantan Sekda Subang yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Jabar, Bambang Heryanto dalam sidang putusan, Kamis (7/6/2012).

Kemenangan Yusril dalam putusan sela di PTUN saat membela Agusrin sehingga Gubernur Bengkulu baru tidak bisa dilantik, diakui Mendagri Gamawan Fauzi sebagai kasus yang baru.

Pejabat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho rencananya menyerahkan surat pemberhentian Bupati Padang Lawas. Penyerahan terpaksa ditunda karena Bupati dan Ketua DPRD tak datang ke Medan.

Eep Hidayat dan Mochtar Mohammad resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah. Itu ditandai dengan diserahkannya SK Mendagri tentang pemberhentian keduanya.

Eep Hidayat dan Mochtar Mohammad resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah. Itu ditandai dengan diserahkannya surat keputusan (SK) Mendagri tentang pemberhentian keduanya.

Pemprov Jabar ambil SK pemberhentian dua kepala daerah di Jabar yang terjerat kasus yakni Bupati Subang Eep Hidayat dan Walikota Bekasi Mochtar Muhammad. Hari ini, pemprov mengirim perwakilannya ke Kemendagri untuk mengambil SK tersebut.

Meski merasa berhak atas uang insentif dari BP PBB 2005-2008 sebesar Rp 918 juta, Bambang Heryanto merasa tak tenang. Ia pun memilih menitipkan uang tersebut selama proses persidangan perkara penyalahgunaan BP PBB Subang selesai.

Lima kepala daerah yang terlibat kasus pidana korupsi sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Proses administrasi untuk pemecatan yang bersangkutan secara resmi sedang disiapkan.

Enam kepala daerah di Jabar absen dalam penandatangan pakta integritas anti korupsi, Kamis (29/3/2012). Dua di antara kepala daerah yang tidak hadir yakni Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan Bupati Subang Eep Hidayat.

Massa LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) menggeruduk kantor Kejati Jabar. Mereka mendesak agar seluruh kepala daerah di Jabar diusut terkait dengan pelaksanaan pemungutan BP PBB.