Eksaminasi (pengujian) SP3 kasus BLBI yang melibatkan Soedrajad Djiwandono masih menunggu putusan praperadilan SP3 yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Wapres Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi wacana pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK. Menurut JK, rencana itu sangat baik dan tepat.

KPK siap mengambil alih kasus BLBI. Tapi syaratnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus itu dicabut.

Tuntutan agar KPK mengambil alih kasus BLBI dari Kejagung kian kuat. Kali ini giliran anggota DPD dan DPR yang datang ke KPK untuk menuntut pengambilalihan tersebut.

Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas dugaan korupsi kasus BLBI dengan tersangka Mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono.

Masih ingat tuntutan Rp 6,3 triliun pengusaha restoran cepat saji Bambang Rahmadi pada Ahmad Dhani? Kabar terbaru, tuntutan itu tak lagi ada. Uang Dhani pun batal melayang.

Harapan kasus BLBI II dibuka tampaknya bagai pungguk merindukan bulan. Kejagung kali ini mempunyai alasan lain mengapa tidak bisa membuka kasus itu, karena terbentur UU.

Kejagung masih akan mempertimbangkan hasil ekspose tim Uheksi yang diketuai Burhanuddin untuk membuka kembali SP3 mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono.

Laporan dugaan korupsi di KPU Jabar tentang pengadaan barang berupa tinta, sampul, dan segel pada Pilgub Jabar, belum jelas apakah akan dinaikan menjadi penyidikan atau tidak.

Kejagung masih belum bisa mengekspose SP3 mantan Gubernur BI Sudrajat Djiwandono dalam kasus BLBI.  SP3 akan dibuka kembali. Tergantung buktinya cukup kuat atau tidak.