BI mewajibkan Unit Usaha Syariah dipisahkan dari bank induknya setelah memenuhi syarat. Jika tidak, maka UUS bersangkutan bisa dikenakan pencabutan izin usaha.

Komplain saya tidak ditanggapi. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan BI No 7/7/PBI/2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Selain merevisi uang pecahan Rp 100.000 tahun emisi 2004, Bank Indonesia juga akan merevisi uang pecahan Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000 dan Rp 5.000.

BI merevisi uang pecahan Rp 100.000 dengan tahun emisi 2004. Beberapa perubahan antara lain terkait penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang.

Trend Valasindo yang dicabut izinnya oleh BI sudah memerintahkan seluruh cabangnya untuk berhenti beroperasi. Namun karyawan tidak akan serta merta di-PHK.

PT Trend Valasindo masih beroperasi kendati Bank Indonesia sudah mencabut izinnya sejak 17 Februari. BI pun bersiap menggandeng aparat hukum untuk menelusurinya.

Transaksi valas yang terkait dengan structured product menyusut tajam dalam sebulan terakhir. Nilai sructured product berkurang hingga Rp 20 triliun dibanding akhir Desember 2008.

Aksi spekulasi disinyalir masih menjadi penyebab utama pelemahan rupiah selama satu bulan terakhir. Ada indikasi spekulan memalsukan dokumen underlying asset untuk memborong dolar AS secara masif.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan mempercepat rencana pemisahan usaha (spin off) dari unit usaha syariahnya dengan adanya PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang baru.

BI mengubah plafon kredit kepada pada debitor yang patuh. Plafon kredit yang penetapan kualitasnya hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, ditingkatkan menjadi Rp 1 miliar.