Badan Legislasi DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang nanti. Ada 6 fraksi di DPR yang disebut menolak revisi presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pilpres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang ini. Jika revisi disepakati, maka aturan presidential threshold bisa berubah. 

Berdasar salinan draf revisi UU Penyiaran yang diperoleh Lentera Anak Indonesia, larangan iklan rokok raib dari draf revisi yang tengah dibahas DPR. Hal ini menuai kecaman beberapa pihak. Menkominfo diminta bertindak.

Sejumlah pihak amat berharap akan keberadaan payung hukum yang melarang iklan rokok. Harapan ini sempat membuncah tatkala muncul larangan iklan rokok dalam draf revisi UU Penyiaran.

"Kita ke sini melaporkan hal-hal yang ada hubungan dengan suap, ya ada anggota Baleg,"kata Arifin Panigoro di KPK selaku penasihat Komnas Pengendalian Tembakau.

Menyusul disahkannya PP No 109 tentang Pengendalian Produk Tembakau, kini muncul RUU Pertembakauan yang menjembatani kepentingan industri rokok. Ada kekhawatiran upaya ini merupakan pelemahan dari peraturan pengendalian tembakau.

Aktivis PRT mengecam sikap anggota Baleg DPR Nurul Arifin yang menyatakan RUU PRT materialistis. Nurul juga menyatakan RUU PRT bisa mengancam sendi-sendi berbangsa.

Apa jadinya jika Anda diatur secara ketat dalam mempekerjakan PRT Anda? Dari jam kerja PRT, memberikan hari libur PRT, diatur batasan usia PRT hingga gaji diatur secara tegas layaknya UMR.

RUU Komponen Cadangan mewajibkan PNS dan buruh untuk mengikuti pelatihan militer. Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Poempida Hidayatulloh kurang sepakat buruh diwajibkan latihan militer.

Masuknya RUU Pertembakauan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dianggap aneh. Ada juga anggota DPR yang curiga pembahasan RUU Pertembakauan seeperti dipaksakan karena ada kepentingan.