Tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin oleh KPK membuat dunia peradilan terpukul. Masihkah ada harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, meski ancaman korup dan mafia menghantui?

Praktik mafia peradilan sangat sulit diberantas tanpa dukungan sesama penegak hukum. Advokat atau lawyer dituding menjadi aktor utama dalam mafia peradilan. Benarkah?

Banyaknya hakim yang ditangkap karena kasus korupsi membuat Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY berpendapat umumnya hakim yang rawan kena suap lebih banyak bertugas di kota-kota besar. Mengapa?

Tersangka kasus suap hakim Syarifuddin terancam dinonaktifkan dari jabatannya sebagai hakim pengawas di Pengadilan Jakarta Pusat. Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak sulit untuk merekomendasikan penonaktifan Syarifuddin kepada MA.

Komisi Yudisial (KY) prihatin dengan kabar penangkapan hakim Syarifuddin terkait suap. KY akan segera memeriksa Syarifuddin waktu dekat

Kasus tertangkapnya Syarifuddin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menampar dunia peradilan Indonesia. Mafia peradilan diyakini masih hidup subur hingga tingkat MA.

Tim pengacara mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin keberatan kliennya dikaitkan dengan penangkapan hakim Syarifuddin. Mereka percaya kliennya divonis bebas karena dakwaan tak terbukti.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai sistem remunerasi (imbalan) tidak berjalan dengan baik. Terbukti, dengan tertangkapnya Hakim PN Jakpus, Syarifuddin, oleh KPK, renumerasi bukan solusi lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin. KPK membantah jika dianggap menjebak Syarifuddin.

KY Diminta untuk mengakaji ulang putusan bebas Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin M Najamudin oleh Syarifuddin. Namun Ruhut Sitompul menegaskan putusan Agusrin tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh KY.