detikNews

KPK Harus Usut Tuntas Kasus Dana DKP

Kasus dana nonbujeter DKP terus melebar. KPK harus mengusut tuntas itu sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan.

Minggu, 27 Mei 2007 08:27 WIB

detikNews

Kasus Dana DKP, SBY-JK Bisa Di-impeach

Presiden SBY dan Wapres JK bisa di-impeach jika terbukti menggunakan dana non bujeter DKP untuk memenangkan pilpres 2004.

Jumat, 25 Mei 2007 18:48 WIB

detikNews

Kembalikan Dana DKP, Amien Tak Berarti Bebas Delik Pidana

Amien Rais berencana mengembalikan dana yang diterimanya dari mantan Menteri DKP Rokhmin Dahuri. Namun bukan lantas Amien bebas proses hukum.

Jumat, 25 Mei 2007 10:48 WIB

detikNews

Aturan Kampanye Direkayasa, Dana Tak Bisa Diusut

Kabar adanya dana asing dalam pemilihan Capres 2004 lalu sepertinya akan menjadi angin lalu. Sebabnya aturan kampanye memang sengaja dilemahkan rambu-rambunya.

Minggu, 20 Mei 2007 08:37 WIB

detikNews

Ribut Terima Dana DKP, Penegak Hukum Diminta Tak Diam Saja

Penegak hukum diminta melakukan pengusutan terkait adanya pengakuan penerimaan aliran dana nonbujeter DKP.

Minggu, 20 Mei 2007 07:51 WIB

detikNews

Wapres Tak Sepantasnya Komentar Soal Kasus Yusril-Hamid

Wapres JK merasa yakin kalau Yusril dan Hamid tidak pernah terindikasi korupsi. Padahal keduanya disebut-sebut ikut terlibat dalam pencarian uang milik Tommy.

Sabtu, 12 Mei 2007 08:52 WIB

detikNews

Kredibilitas SBY Dipertaruhkan Bila Tak Ganti Yusril & Hamid

Reshuffle diumumkan Presiden SBY dalam waktu dekat. Dua menteri dinilai layak diganti. Bila tidak, kredibilitas SBY yang akan dipertaruhkan.

Kamis, 03 Mei 2007 10:34 WIB

detikNews

Yusril Tetap Santai Hadapi Reshuffle

Reshuffle sudah di depan mata, namun Yusrilil Iza Mahendra mengaku tetap santai.Padahal namanya dikabarkan termasuk salah satu calon yang akan diganti.

Kamis, 26 Apr 2007 00:52 WIB

detikNews

Ical, Yusril, Hamid Layak Reshuffle

Reshuffle oleh Presiden SBY awal Mei mendatang, menggulirkan banyak nama. Ical, Yusril dan Hamid dianggap layak direshuffle.

Selasa, 24 Apr 2007 08:30 WIB

detikNews

Lebih Baik Ributkan Dugaan Korupsi Hamid Ketimbang Iklannya

Menkum HAM Hamid Awaludin dikecam terkait backsound Indonesia Raya dalam iklan UU Kewarganegaraan. Namun hal itu dinilai berlebihan oleh pakar hukum Denny Indrayana.

Selasa, 17 Apr 2007 11:13 WIB