Partai Gerindra mengusulkan agar UU Pilpres direvisi. Apa Gerindra benar-benar khawatir jika Pesidential Threshold (PT) yang tinggi bisa menjegal pencapresan Prabowo Subianto?

Kemungkinan besar UU Pilpres batal direvisi. Partai harus mendapatkan 25% suara di Pemilu 2014 jika ingin mengajukan pasangan capres. Lalu bagaimana nasib pencapresan Wiranto-HT yang sudah dideklarasikan?

DPR kemungkinan besar mempertahankan UU Pilpres. Artinya syarat pengusulan capres sangat berat. Hanya 3 partai yang menolak revisi UU Pilpres, termasuk Gerindra, yang dinilai takut gagal mengusung capres.

Pembahasan revisi UU Pilpres di DPR kemungkinan besar dihentikan. Revisi UU Pilpres ditolak 6 fraksi di DPR.

"Posisinya masih lima (menolak revisi), empat (mengusulkan revisi).”

Baleg DPR hari ini mengagendakan rapat pengambilan keputusan terkait usulan revisi UU Pilpres. Rapat itu ditunda besok karena anggota Baleg PDIP masih menghadiri upacara pelantikan ketua baru MPR.

Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini mengagendakan pengambilan keputusan terkait usulan Revisi UU Pilpres. Melihat hasil rapat pleno terakhir, maka usulan revisi UU Pilpres dipastikan terancam batal.

PKS mendukung revisi UU Pilpres. Namun mereka ingin revisi selain presidential threshold yang merupakan ambang batas perolehan suara minimal bagi parpol dapat mengajukan jagoan dalam Pilpres 2014.

"PAN beranggapan bahwa ini waktunya sudah terlalu mepet, isunya kan cuma bergerak di level presidential treshold (PT). Kalau PT diubah bisa ada judicial review, lama lagi," kata ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

Badan Legislasi DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang nanti. Ada 6 fraksi di DPR yang disebut menolak revisi presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pilpres.