3 Anggota DPR yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus terdakwa dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin, Yusuf Erwin Faisal, berhalangan hadir.

Jaksa kasus korupsi alih fungsi lahan hutan lindung Tanjung Api-api, menolak keberatan penesehat hukum terdakwa, Chandra Antonio Tan. Salah satunya tentang status hukum mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman.

Rakyat jangan disakiti hatinya. Hargailah rakyat karena dalam negara demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat yang menjadi sumber kekuasaan di negara demokrasi.

Nama mantan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman disebut-sebut dalam dakwaan rekanan pengerjaan proyek Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumsel, Chandra Antonio Tan. Kuasa hukum Chandra mempertanyakan status hukum Syahrial.

Terdakwa kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api, Sarjan Tahir, dituntut oleh jaksa 5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta. Atas tuntutan tersebut, Sarjan mengaku kecewa.

KPK mengajukan banding atas vonis hakim pengadilan Tipikor pada Al Amin Nasution yaitu 8 tahun dan dendaRp 250 juta.Harusnya Amin disuruh membayar ganti Rp 2,9 miliar.

Siapakah pejabat yang paling banyak menerima gratifikasi dan lapor KPK? Bukan menteri tapi Bupati Dharmasraya, Sumbar. 5 Mitsubishi Strada pernah disodorkan padanya.

Mantan anggota komisi kehutanan DPR Al Amin Nur Nasution telah dinyatakan bersalah dan divonis 8 tahun penjara serta denda Rp 500 juta. Namun KPK belum berencana memanggil rekan-rekan Al Amin di DPR yang termasuk 'tim gegana'.

Ketuk palu hakim menandakan hukuman 8 tahun penjara yang harus diterima Al Amin Nasution dalam kasus suap. Ada beberapa alasan kenapa hakim memvonis Al Amin lebih ringan dari tuntutan jaksa. Apa saja?

Al Amin Nasution menegaskan tidak pernah membagi-bagikan uang pada sejawatnya di DPR-RI sebagaimana didakwakan. Ia akan mengajukan banding atas vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor.