Konflik di tubuh Partai Golongan Karya masih terus berlanjut. PTUN Jakarta memerintahkan penundaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai Golongan Karya pimpin Agung Laksono.

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menerbitkan surat peringatan pertama ke Setya Novanto, Ade Komaruddin, dan Bambang Soesatyo. Kubu Ical pun meminta Agung cs hormati putusan PTUN.

Dualisme kepengurusan Golkar yang tidak kunjung usai membuat partai beringin ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak. KPU pun masih belum memutuskan pengurus Golkar kubu mana yang bisa ikut Pilkada.

Agung Laksono seolah tak peduli dengan putusan sela PTUN Jakarta yang diklaim sebagai kemenangan sementara pihak Aburizal Bakrie (Ical). Ketum Golkar hasil Munas Ancol itu pun langsung mengeluarkan Surat Peringatan 1 untuk sejumlah elite Golkar.

Putusan sela PTUN Jakarta tak menghentikan langkah Agung Laksono cs mengambil alih FPG DPR. Agung Laksono bahkan mengeluarkan Surat Peringatan untuk tiga orang elite Golkar di DPR.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya SK pengesahan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono. Penetapan dalam putusan sela itu diteruskan kubu Aburizal Bakrie ke pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai putusan sela PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM sebagai tanda Menkum HAM Yasonna Laoly bermasalah dan harus dicopot. Sebelum Golkar, PTUN juga menunda berlakunya SK Menkum HAM terkait PPP.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi mediator antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie saat insiden ambil alih ruang fraksi. Saat ia memutuskan tak akan membacakan surat perombakan Fraksi Golkar, Fadli tidak merasa ingkar janji.

Putusan PTUN bagi Akbar Tandjung hanyalah menghentikan sementara kemelut di tubuh Golkar. Jika kemelut tak juga usai, sesepuh Golkar itu takut partai beringin tak bisa ikut Pilkada serentak.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela, memerintahkan penundaan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono.