Komisi VII DPR melanjutkan pembahasan RUU Minerba yang sudah berjalan sekitar 2 tahun terakhir. Namun pembahasan kali ini dilakukan tertutup.

Pemerintah dan DPR harus segera menyelesaikan pembahasan RUU Mineral dan Batubara. Agar RUU Minerba ini bisa menjadi payung hukum kepada investor asing untuk menanamkan investasinya.

Pemerintah diminta hati-hati dan selektif dalam menerapkan pungutan ekspor batubara sebesar 5%, agar tidak tumpang tindih dengan pembayaran royalti.

Presiden SBY telah menyetujui RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). RUU yang diajukan ke DPR 20 Mei itu masih dibahas Komisi VII DPR.