BI akan segera mengeluarkan PBI mengenai minimum standar informasi yang harus diberikan bank kepada nasabahnya. Nantinya, untuk setiap produk yang ditawarkan, bank tidak hanya menjelaskan keuntungan, tapi juga mengemukakan risikonya.

BI saat ini telah memasukkan sedikitnya 18 BPR di wilayah Jatim, Jateng dan Jabotabek dalam pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit.

BI mewajibkan seluruh direktur BPR memiliki sertifikat kelulusan mengenai pengelolaan BPR paling lambat 31 Desember 2008. Bila tidak, mereka harus berhenti atau mengundurkan diri.

BI akan mewajibkan setiap direksi BPR memiliki sertifikat dalam rangka meningkatkan daya saing BPR. Diharapkan pada tahun 2006 seluruh BPR salah satu direksinya sudah memiliki sertifikat.

BI tak jadi mengeluarkan kebijakan baru tentang pengaturan transaksi valas. Alasannya, saat ini kondisi pasar valas sudah membaik dan spekulan sudah berkurang.

Ekonom Indef, Dradjat H. Wibowo, meminta rencana pembentukan Badan Informasi Kredit (BIK) yang saat ini masih digodok BI tidak berorientasi profit.

BI akan meninjau kenaikan GWM jika kondisi likuiditas sudah normal seperti sebelum terjadinya kelebihan likuiditas di perbankan nasional. Kebijakan GWM sendiri bukan kebijakan sementara.

Rencana BI untuk memperketat kebijakan Posisi Devisa Neto (PDN) yang tertuang dalam PBI No 05/13/2003 diharapkan tidak sampai menimbulkan persepsi kontrol devisa.

Rencana BI untuk memperketat kebijakan Posisi Devisa Neto (PDN) yang tertuang dalam PBI No 05/13/2003 diharapkan tidak sampai menimbulkan persepsi kontrol devisa.

BI akan memanggil manajemen 4 bank asing yang diduga ikut jadi spekulan jika teguran BI tidak digubris. Bahkan, BI akan melaporkan kepada otoritas negara bank itu.