Menurut Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, rencana pemberian pajak tersebut perlu ditinjau ulang karena bisa memperluas ketimpangan di masyarakat.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengajak kepala desa perempuan mulai menata desa agar persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.