Pemerintah tidak lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional sebagai pertimbangan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan UU Cipta Kerja bertujuan permudah masuknya investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja RI.
Perhitungan upah minimum selama ini mengacu PP 78/2015. Namun, skema dalam aturan itu kemungkinan tidak digunakan untuk tahun 2021 karena pandemi COVID-19.
Kecewa Omnibus Law disahkan, netizen menggemakan tagar mosi tidak percaya dan DPR RI Khianati Rakyat di Twitter. Mereka kecewa pada DPR dan pemerintah.
Fadli Zon mengkritik pengesahan UU Cipta Kerja. Sebagai anggota DPR, Fadli Zon mengaku powerless atau tak memiliki daya untuk mencegah pengesahan UU Ciptaker.