Produk derivatif yang bersifat spekulatif terus menurun. Hingga bulan Juni 2009 transaksi derivatif yang bersifat spekulatif tidak sampai 2 persen dari total keseluruhan transaksi derivatif.

BI melengkapi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) untuk BPR Syariah. BPRS yang kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS dengan menggunakan akad mudharabah.

MUI tidak mempersoalkan kebijakan BI terkait pengecekan nama nasabah mirip teroris. Tapi karena dikhawatirkan banyak terkait dengan nama-nama Islam, kalangan bank diingatkan hati-hati.

Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang mewajibkan bank-bank meneliti nama nasabah yang mirip dengan nama-nama dalam daftar teroris. Pihak kepolisian pun menyambut positif langkah ini.

BI mengeluarkan peraturan baru terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya adalah kewajiban bank untuk meneliti nasabah yang memiliki nama yang sama dengan nama-nama dalam daftar teroris.

Perbankan tidak boleh bermain-main pada produk-produk derivatif di tengah situasi ekonomi dunia yang masih belum stabil khususnya di sektor keuangan.

Perbankan butuh waktu untuk transisi penerapan manajemen risiko pada 8 prinsip risiko, karena akan mempersempit ruang gerak perbankan saat ini.

BI merevisi aturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS.

Bank Umum wajib terapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko, sementara untuk bank umum syariah wajib menerapkan manajemen paling kurang untuk 4 jenis risiko.

BI mewajibkan perbankan untuk mengantongi izin terlebih dahulu sebelum mengeluarkan structured product . Ketentuan ini dikeluarkan di tengah instrumen keuangan yang semakin tinggi kompleksitasnya.