Rapat paripurna DPR hari ini hanya dihadiri oleh 263 anggota dari 560 anggota. Padahal, rapat ini sudah molor 45 menit dari waktu yang seharusnya, yaitu pukul 10.00 WIB.

Rapat paripurna DPR berlangsung panas. Penyebabnya, anggota DPR dari Fraksi PKS Anshory Siregar ngotot minta pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dimasukkan dalam draft RUU.

Pengambilan keputusan untuk persetujuan penarikan RUU Pilpres dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2013 ditunda. Keputusan terhadap laporan Badan Legislasi ini akan dilakukan pada sidang paripurna berikutnya.

Sebanyak 274 anggota DPR tidak hadir hingga sidang paripurna dimulai. Paripurna mengagendakan laporan Komisi III DPR soal calon Kapolri.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono menghentikan pembahasan RUU Pilpres. Keputusan ini dicapai lewat rapat yang diwarnai penolakan dari Fraksi Gerindra, PPP, dan PKS.

Rapat pleno keputusan revisi UU Pilpres deadlock. Kelanjutan revisi UU Pilpres pun masih menggantung.

Badan Legislasi (Baleg) DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Akankah ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) diturunkan?

DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Namun dari kondisi terkini sepertinya tak akan ada perubahan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengumumkan rotasi di internal FPD DPR. Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa resmi dicopot, posisi Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga dicopot dan digantikan Ruhut Sitompul.

Pembahasan revisi UU Pilpres tak mengalami kemajuan dan terancam tetap dengan Presidential Treshold (PT) 20 persen kursi DPR. Partai Gerindra yang ingin PT turun membantah pencapresan Prabowo terganjal dengan syarat 20 persen.