Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan sela yang menyatakan penundaan surat keputusan (SK) Menkum HAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum Yasonna menanggapi santai persoalan tersebut.

Setelah skorsing, Komisi III DPR malam ini melanjutkan rapat kerja dengan Menkumham Yasonna Laoly. Begitu dibuka, sejumlah kader yang masuk dalam kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) langsung kembali mencecar Yasonna.

Upaya hukum dua terpidana mati 'Bali Nine' dengan mengajukan gugatan perlawan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak menerima gugatan mereka soal grasi Presiden Joko Widodo kandas lagi.

Putusan sela PTUN menjadi alasan bagi kepengurusan Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) untuk berkantor di Kompleks DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Loyalis Ical, Idrus Marham menyatakan bahwa pihaknya mengaku sudah melayangkan surat ke kubu Agung Laksono.

Kubu Agung Laksono menggelar jumpa pers terkait dengan putusan sela PTUN Jakarta yang menunda berlakunya SK Menkum HAM terkait kepengurusan Golkar. Kubu Agung menegaskan SK tersebut tetap berlaku dan mereka berhak ikut pilkada.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Menkum Yasonna Laoly. Awal mulai raker, Yasonna langsung diserang oleh 'curahan hati' kader Golkar yang ada di kubu Aburizal Bakrie (Ical).

PTUN menolak gugatan perlawanan terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Meski sudah tidak ada celah lagi, tim kuasa hukum kedua terpidana mati ini tetap bersikukuh ajukan Judicial Review UU Grasi ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya kepada Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi yang digelar di DPR. Wakil ketua DPR membeberkan sedikit isi pertemuan itu, salah satunya soal kekhawatiran Partai Demokrat.

Dua terpidana mati 'Bali Nine' Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan gugatan perlawan atas putusan PTUN. Sama dengan putusan sebelumnya, PTUN kali ini juga menolak gugatan perlawanan yang diajukan.

Putusan sela PTUN menunda berlakunya SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Kuasa hukum Golkar kubu Agung, OC Kaligis menilai Menkum HAM Yasonna Laoly tidak melakukan intervensi dan bisa mengajukan banding.