detikNews

Komisi III DPR: Kurangi Remisi Gayus Tambunan!

Komisi III DPR geram dengan kemunculan narapidana mafia pajak Gayus Tambunan di ruang publik.

Senin, 21 Sep 2015 16:20 WIB

detikNews

DPR Tolak Tambahan Anggaran MPR Rp 666 M

Komisi III DPR menolak tambahan anggaran yang diajukan oleh MPR RI. MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 666 miliar.

Senin, 21 Sep 2015 15:53 WIB

detikNews

PPP Kubu Romi: Kembalikan Duit Kenaikan Tunjangan DPR ke Negara!

PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy memerintahkan anggota fraksinya mengembalikan duit kenaikan tunjangan DPR.

Senin, 21 Sep 2015 14:14 WIB

detikNews

Anggota DPR: Saya Akan Minta Gayus Dipindah ke Nusakambangan

Geram dengan kemunculan Gayus di ruang publik, anggota Komisi III DPR Arsul Sani akan meminta eks pegawai Ditjen Pajak itu dipindah ke Nusakambangan.

Senin, 21 Sep 2015 10:28 WIB

detikNews

Ke Mana Para Pengawal Saat Gayus Makan di Restoran?

Foto Gayus Tambunan di ruang pubik bikin heboh. Tak terlihat ada pengawalan di foto itu. Apakah Gayus dikawal?

Senin, 21 Sep 2015 09:58 WIB

detikNews

Wewenang Penerbitan SIM Digugat ke MK, ini Jawaban Kapolri

Kewenangan Polri mengeluarkan SIM dan STNK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa kata Kapolri?

Kamis, 17 Sep 2015 17:20 WIB

detikNews

Jaksa Agung Jangan Ragu, Segera Eksekusi Mati Gembong Narkoba

MA mengabulkan permohonan jaksa untuk menghukum mati para gembong narkoba. Prasetyo diminta jangan lagi ragu untuk melaksanakannya.

Rabu, 16 Sep 2015 16:25 WIB

detikNews

Bareskrim Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Pelindo Hari Ini

Upaya membongkar dugaan praktik korupsi di pengadaan 10 mobile crane terus diusut pihak kepolisian. Empat saksi diperiksa, seluruhnya dari bagian pengadaan.

Selasa, 15 Sep 2015 20:47 WIB

detikNews

Anggota F-PPP Nilai RUU KUHP Berpotensi Melemahkan KPK-Jaksa

Pasal penanganan tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam RUU KUHP menuai kritikan.

Senin, 14 Sep 2015 18:11 WIB

detikNews

Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dihapus, Anggota F-PPP Menolak Tegas

Komnas HAM meminta hukuman mati dihapus. Usulan ini ditolak tegas karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih membolehkan.

Senin, 14 Sep 2015 13:42 WIB