Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tetap menjadi pimpinan KPK terkait dengan keputusan MA terhadap kasus Bibit dan Chandra. KPK siap membantu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa menjadikan kasus Bibit-Chandra sebagai momentum untuk membangun kepercayaan publik. Tentu, Kejagung akan mengambil langkah terbaik.

Muncul desakan agar tes bagi calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto dipercepat. Keduanya mengaku siap kalau tes dipercepat.

Plt Jaksa Agung, Darmono diminta untuk segera mengeluarkan Deponering untuk perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Deponering tidak akan bermasalah meski Darmono hanya sebagai pelaksana tugas.

MA tidak dapat menerima permohonan PK SKPP Bibit-Chandra yang diajukan oleh Kejaksaan. Meski status 2 komisioner KPK itu tetap menjadi tersangka, posisi Bibit-Chandra di KPK tidak terpengaruh.

MA yang tidak menerima peninjauan kembali (PK) Kejagung atas kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah, dinilai bak memakai kaca matakuda. MA tidak melihat kembali kasus kriminalisasi kedua pimpinan KPK itu.

Kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah telah dinyatakan sebagai rekayasa oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus mereka masih bisa diselesaikan dengan cara deponering atau abolisi.

Kasus Bibit S Rianto-Chandra Hamzah terus berlanjut. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap kasus ini bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui deponering atau penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul, menyarankan agar Bibit dan Chandra bersiap menghadapi kelanjutan kasus mereka di pengadilan. Ruhut menilai saat ini sudah tidak memungkinkan bagi Kejaksaan mengeluarkan deponering terhadap kasus mereka.

PKS menilai kasus Bibit-Chandra sudah tidak mungkin di deponering. MA tidak menerima permohonan PK atas SKPP kedua pimpinan KPK yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut, PKS pun menyarankan agar Kejagung melimpahkan kasus Bibit-Chandra ke pengadilan.