Irjen Pol Herman SS dipanggil Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Ucapan Herman soal Pilkada Jatim dan intervensi Mabes Polri dinilai melanggar kode etik. Herman mengaku salah.

Irjen Pol Herman SS terancam sanksi dari Mabes Polri. Pernyataan dia terkait kasus Pilkada Jatim dan soal adanya intervensi dari Mabes Polri dinilai sebagai suatu pelanggaran.

 Golkar tidak sepakat dengan wacana pemilu diundur yang dilontarkan capres Gerindra Prabowo Subianto terkait dugaan manipulasi DPT. Partai beringin ini menilai pengunduran pemilu sesuatu yang beresiko berat.

KPU menemukan indikasi DPT yang disampaikan 9 partai dari Poros Penegak Keadilan palsu. Alasannya tidak ada tanda tangan dari ketua PPS.

Dugaan manipulasi DPT yang diungkapkan mantan Kapolda Jawa Timur Herman SS dinilai sebagai warning bagi legitimasi hasil pemilu legislatif. Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut membuka sejelas-jelasnya kasus itu.

Rupanya pihak Mabes Polri mulai menseriusi apa yang disampaikan Irjen Pol Herman SS terkait Pilkada Jatim. Tapi dalam jumpa pers, sayangnya Herman tidak diikutkan.

Kader muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandi meminta KPU merespons kritikan masyarakat terkait persiapan pemilu. KPU harus segera memperbaiki semua masukan yang disampaikan.

Ribut-ribut soal DPT, sebetulnya sudah terlambat. Sikap KPU yang tidak terbuka terhadap DP4 menjadi awal masalah. Kini, sesudah mendapatkan Perppu yang diinginkan, perbaikan DPT juga belum memenuhi harapan.

KPU akan segera memanggil KPU Kabupaten Sampang dan Bangkalan terkait dugaan penggelembungan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Jawa Timur. KPU akan membandingkan DPT di dua wilayah tersebut dengan DPT Nasional.

Kewenangan penyusunan DPT nasional ada pada KPU. Penyelesaian kasus dugaan DPT fiktif nasional dan pilgub Jatim berada di kepolisian, bukan pada pemerintah.