Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendro Priyono mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang harus bersedia dipanggil polisi. Panji harus bersikap kooperatif.

Buronan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional di AS. Mereka menggugat alasan bailout pemerintah terhadap Bank Century.

Timwas Century DPR mengaku kecewa dengan penuntasan kasus Century oleh KPK. Bila pemerintah tidak segera mengungkap kasus ini, hak menyatakan pendapat akan kembali digulirkan di Senayan.

ICW terus mendesak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Polri, dan KPK untuk membongkar tuntas kasus kepemilikan rekening gendut milik Pati di lingkungan Polri. Apalagi, Presiden SBY telah menginstruksikan agar kasus ini diselesaikan.

Timwas Century mengaku tak puas dengan kinerja KPK dalam penyelidikan kasus ini. Namun ketidakpuasan Timwas akan dijadikan pemicu oleh KPK.

Agar dapat dilakukan persidangan in absentia, KPK diminta menggunakan pasal pencucian uang untuk Nazaruddin. Namun KPK saat ini masih fokus di tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

KPK telah menerima laporan mengenai transaksi mencurigakan di kasus suap wisma atlet dari PPATK. Lembaga antikorupsi tersebut saat ini masih memilah-milah laporan tersebut karena tidak semuanya serta merta bisa dijadikan alat bukti.

PPATK sudah melaporkan ke KPK tentang keberadaan 6 transaksi pemindahbukuan dari rekening 13 bank atas nama M. Nazaruddin. Apakah ada diantaranya yang ditujukan ke rekening elite politisi PD seperti dugaan selama ini?

"Transaksi Nazaruddin banyak dilaporan terjadi setelah jadi tersangka. Ada 13 bank yang melaporkan, lebih banyak bank lokal,"ungkap Ketua Kelompok Regulasi PPATK, Fithriadi Muslim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau untuk menjerat mantan bendaharap umum PD Muhammad Nazaruddin dengan pasal UU Pencucian Uang. Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang ini, Nazaruddin bisa divonis tanpa kehadirannya di Indonesia.