Tindakan Australia memberikan visa 42 warga Papua panen kecaman. Langkah itu menunjukan Australia melakukan intervensi dan mendukung Papua merdeka.

Kebijakan Australia yang memberikan visa sementara bagi 42 warga Papua dinilai tamparan keras bagi pemerintah Indonesia.

Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan hubungan dengan negara di Asia. Hubungan dengan Australia dinilai tidak membawa keuntungan.

Pihak Australia tampaknya menutup rapat nama 42 warga Papua yang mendapatkan visa. Buktinya, hingga kini pemerintah belum mengantongi satu pun identitas mereka.

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia jengah juga pada kebijakan negeri tempat mereka sekolah. Pemberian visa hanya menambah luka rakyat Papua.

Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah segera menarik Dubes RI untuk Australia. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemutusan hubungan.

Meski tak bisa menunjukkan klaim telah terjadi pembunuhan massal, Australia tetap memberikan suaka kepada 42 orang Papua. Untuk kesekian kali, inilah pengabaian Australia atas Indonesia. Australia belum jadi tetangga yang baik.

RI protes keras Kementrian Luar Negeri Australia, terkait pemberian visa sementara kepada 42 dari 43 warga Papua yang meminta suaka.

Australia memberikan temporary protection visa kepada 42 warga Papua pencari suaka politik. Pemerintah diminta mengirimkan nota diplomatik ke negeri kangguru itu.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi menyepakati kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam sejumlah bidang di Istana Negara Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat.