Belum genap dua minggu Ketua DPW Nasional Demokrat (Nasdem) Sudradjat mengundurkan diri, hari ini hampir seluruh pengurus DPW Nasdem Jabar menyatakan mundur.

MA menetapkan 84 orang terpilih menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. 84 Hakim ini akan ditempatkan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di kota-kota besar Indonesia.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan LPSK hari ini ke Kemenkum HAM untuk bertemu dengan Menkum HAM. Kedatangan mereka untuk membahas mengenai perlakuan hukum kepada seorang whistle blower atau pelaku pelapor.

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Inilah ungkapan yang tepat diberikan kepada Mashuri Hasan, calon hakim yang terseret kasus pemalsuan dokumen putusan MK. Usai ditahan polisi, Mashuri pun dipastikan gagal jadi hakim.

Mahkamah Agung menyeleksi 210 hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial (KY). KY menganggap hakim hasil seleksi tersebut tidak sah. Anggota DPR pun menilai MA telah melanggar UU dan berpotensi mengacaukan sistem ketatanegaraan.

Mahkamah Agung (MA), menilai keiikutsertaan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi 210 calon hakim penerimaan 2010, tak jelas diatur dalam UU. KY bisa diikutsertakan dalam seleksi hakim. Namun keikutsertaan itu, bukan saat seleksi calon Hakim.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanah kantor DPRD Kota Bukittinggi dan tanah pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bukittinggi tahun 2007 terus bergulir. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara Rp 1,7 miliar.

Komisi Yudisial (KY) meminta masyarakat untuk melaporkan tindakan tercela terkait 45 nama calon hakim agung. Waktu pelaporan hingga 12 Juli mendatang.

Sejak permohonan kasasi Muchdi Pr diputus MA tahun 2009 lalu, Kejagung tak kunjung menerima salinan putusannya hingga kini. Alasan inilah yang membuat upaya Peninjauan Kembali (PK) atas vonis bebas Muchdi tersebut terkendala.

Sejumlah pengurus Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyambangi Kejagung. Mereka mendorong Kejagung segera mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi MA yang membebaskan Muchdi Pr.