'Kota Surabaya yang secara iklim memang sudah panas, tambah "panas" menjelang digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI hari Sabtu besok.

Menjelang Kongres Luar Biasa PSSI, situasi Surabaya "memanas". Penyebabnya adalah kericuhan yang terjadi di tengah-tengah talkshow tentang sepakbola yang digelar di kota tersebut.

Aksi premanisme terjadi di Surabaya menjelang pelaksanaan kongres PSSI. Peristiwa memalukan itu terjadi saat berlangsungnya talkshow di studio televisi lokal SBO TV di Lantai 21 Graha Pena, Surabaya.

Dua kelompok massa mendemo kantor Kejati Jatim. Kedua kelompok tersebut berseberangan dalam menilai kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jatim untuk kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim.

Kericuhan terjadi antara dua kelompok pendemo di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kericuhan antara massa Pemuda Pancasila dan Paguyuban Arek Jawa Timur membuat arus lalu lintas Jalan A Yani menuju ke tengah kota macet.

Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya 'diserbu' ratusan pengunjuk rasa. Pendemo yang memenuhi jalan di depan kantor Kejati berasal dari dua kelompok pendukung dan kontra pengusutan penyelewengan dana hibah.

Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Indonesia (PPMPI) melakukan teatrikal di acara Car Free Day di Bundaran HI , Jakarta Pusat. Para mahasiswa tersebut berorasi untuk menolak ISIS masuk ke Indonesia.

Agung Laksono dan para elite Golkar hasil Munas Ancol bergerak cepat melindungi aset partai setelah mendapat pengakuan dari Kemenkum HAM. Pihak-pihak yang menggunakan simbol Golkar tanpa izin Agung Laksono akan dipolisikan.

Kericuhan terjadi di acara kumpul-kumpul Golkar Kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan para pengurus DPD I dan II. Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin menuding Waketum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai sebagai biang keladinya. Yorrys membantah tudingan itu.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya emosi setelah dituduh bersekongkol dengan pemilik tempat hiburan malam, saat melakukan mediasi dengan massa pemuda pancasila. Tidak terima dituduh tebang pilih, kepala Satpol PP mengancam akan menuntut dengan tuduhan pencemaran nama baik.