Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan menyebut sudah mengantongi 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Untuk menghindari polemik, PDIP meminta Dahlan untuk segera mengumumkan nama-nama tersebut. 

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal audit investigasi proyek Kemenpora di Hambalang mengungkap sejumlah fakta. Diantaranya Bupati Bogor Rahmat Yasin diketahui mengizinkan proyek Kemenpora di Hambalang.

BPK telah melaporkan hasil auditnya kepada DPR terkait kasus Hambalang. Untuk selanjutnya BPK juga akan menyerahkan laporan ini kepada instansi yang berwenang untuk menindak lanjuti kasus ini. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaporkan hasil auditnya kepada DPR terkait kasus Hambalang. Nama Menpora Andi Malarangeng yang sebelumnya diduga dihilangkan kini ada dalam laporan tersebut.

Dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif terhadap proyek Hambalang, BPK menyebut pihak-pihak yang diduga terkait. Ada dua menteri yang disebut, yaitu Menkeu Agus Martowardojo dan Menpora Andi Mallarangeng.

Pengerjaan proyek sarana olahraga Hambalang di Bogor sejak awal memang sudah bermasalah. Tanah di Hambalang yang dijadikan lahan untuk proyek, dianggap tidak layak. 

Komisi VII DPR meributkan soal inefisiensi atau pemborosan yang dialami PLN pada 2009/2010 Rp 37 triliun saat PLN dipimpin Dahlan Iskan. Padahal PLN sudah boros sejak lama karena tidak adanya pasokan gas.

BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan proyek Hambalang kepada DPR. Dalam laporan itu, terdapat temuan dugaan bahwa SK Hak Pakai tanah Kemenpora di Hambalang palsu.

BPK akhirnya menyerahkan LHP atas audit invetsigasi proyek Hambalang di Kemenpora. Dalam laporan yang diserahkan kepada DPR, kerugian penyimpangan sebesar Rp 243 miliar.

BPK menyerahkan hasil audit investigasi atas proyek Hambalang kepada pimpinan DPR. Dalam laporannya, BPK menegaskan tak ada intervensi dalam hasil audit investigasi Hambalang.