Perbanas mendesak Pansus Hak Angket Kasus Bank Century untuk segera mempercepat mengambil kesimpulan akhir, agar muncul kepastian hukum bagi industri perbankan dalam negeri .

Partai Gerindra lantang dalam menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak dalam kasus Bank Century. Namun, Gerindra tetap tidak mau menyebut nama.

FPPP hanya memberi saran untuk penyelesaian kasus bailout Bank Century. FPPP juga hanya 'berani' menyebut posisi-posisi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

Fraksi Partai Golkar secara tegas menyebut Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua KSSK bertanggung jawab dalam bailout Bank Century.

(PKS) menengarai adanya tindak pidana korupsi dan perbankan dalam proses penyelamatan Bank Century. PKS meminta Pansus Angket Bank Century untuk menyerahkan dugaan tidak pidana tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Janji FPDIP menyebut nama pihak yang bertanggung jawab dalam laporan akhirnya dipenuhi. FPDIP menilai mantan Gubernur BI Boediono dan Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani harus bertanggung jawab.

Fraksi PDIP merekomendasikan proses hukum kepada Mantan Gubernur BI Boediono dan Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani, karena melakukan pelanggaran dalam memutuskan bailout Bank Century pada November 2008.

Fraksi Partai Demokrat menilai kebijakan bailout Bank Century pada November 2008 yang diambil oleh pelaku kebijakan ekonomi saat itu merupakan hal yang tepat untuk untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi.

BI dan LPS memantau ketat pembacaan kesimpulan akhir Pansus Century yang akan dilakukan malam ini. Kedua lembaga ini memang sering disebut sebagai yang bertanggung jawab terhadap kasus bailout Bank Century.

Laporan akhir Pansus Hak Angket Bank Century setidaknya membawa beberapa implikasi politik. Di antaranya, laporan akhir Century ini akan mempengaruhi masa depan koalisi pemerintahan SBY.