Kejagung menyambut baik moratorium remisi dan bebas bersyarat bagi terpidana koruptor yang dikeluarkan oleh Kemkum HAM. Moratorium ini dinilai mampu menambah efek jera bagi koruptor.

Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie menilai kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin moratorium remisi koruptor dan teroris terburu-buru. Namun Jimmly memberikan tetap semangat kepada Amir agar tidak takut menghadapi koruptor.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah menuding Wamenkum HAM Denny Indrayana sedang melakukan politik pencitraan dengan memunculkan wacana memoratorium remisi koruptor. Memoratium itu dimunculkan dengan alasan peningkatan pepularitas.

"Saya anjurkan menkumham jangan ngeper. Bismillah saja. Meski salah, terus jalan saja dengan gugatan-gugatan itu," ujar mantan Ketua MK, Jimly Assiddiqie.

Partai Golkar kecewa Kemenkum HAM mendadak melempar moratorium pemberian remisi bagi koruptor. Sejumlah politisi Golkar yang sudah mau bebas pun harus menunda menghirup angin segar.

Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra akan melayangkan somasi pada Menkum HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana karena menunda permohonan bebas bersyarat Paskah Suzetta yang dinilai melanggar hukum. Denny mempersilakan tindakan hukum Yusril ini.

KPK mengapresiasi langkah Kemenkum HAM yang mencetuskan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor.

"Yang pasti kami tidak ada permasalahan pribadi dengan teman-teman yang kebetulan berada dalam posisi yang terkesan dirugikan kebijakan pengetatan aturan remisi dan pembebasan bersyarat ini," tegas Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat akan memiliki payung hukum. Kemenkum HAM akan mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut dalam bentuk PP dan Permen.

Yusril Ihza Mahendra menilai tindakan Menkum HAM Amir Syamsuddin yang menunda bebas bersyarat Paskah Suzetta melanggar hukum. Yusril pun akan melayangkan somasi kepada Menkum HAM.