Sebelum akhirnya mengabulkan grasi untuk koruptor Syaukani HR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dua kali menolak grasi yang diajukan Mahkamah Agung (MA). SBY memberikan grasi karena melihat kondisi Syaukani.

MA membeberkan pertimbangan grasi bagi terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Syaukani HR. Selain alasan kemanusiaan karena sakit, ada juga pertimbangan efisiensi keuangan negara.

Seorang narapidana yang mengidap penyakit bisa menjalani perawatan di luar tahanan. Meski sakitnya semakin parah, hukuman pidana penjara tidak boleh dikurangi apalagi diampuni.

Grasi 3 tahun yang diberikan Presiden SBY kepada Syaukani Hasan Rais menuai protes. Namun pihak keluarga berpendapat grasi diberikan atas dasar alasan kemanusiaan. Syaukani sudah tergolek lemah.

Payung hukum pemberian ampunan (grasi) dan pengurangan hukuman (remisi) perlu dievaluasi ulang. Harus ada larangan bagi koruptor untuk mendapatkan dua 'bonus' bagi narapidana tersebut.

Hukuman penjara bukan lagi momok menakutkan bagi para koruptor. Kini, para terpidana bisa mendapat remisi dengan mudah bahkan pengampunan (grasi) dari presiden. Menguras habis harta koruptor bisa jadi alternatif hukuman.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY kepada terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani HR dipertanyakan. Istana menegaskan proses grasi sudah melalui uji materi kepatutan dan kelayakan.

Terpidana korupsi mantan Bupati Kukar Syaukani HR yang diberi grasi Presiden SBY karena alasan sakit dipertanyakan. Separah apa sakit Syaukani, sementara banyak juga napi lain yang mengidap HIV/AIDS yang lebih parah dan pasti mati.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais kini telah bebas dari tahanan LP Cipinang. Pemerintah memberikan grasi selama tiga tahun kepada terpidana korupsi ini.

Pihak kepolisian memang punya hak untuk menjaga keamanan sebuah pertandingan sepakbola. Namun haruskah hak tersebut sampai pada level mencampuri urusan di dalam lapangan?