Ketua DPR Marzuki Alie kembali angkat bicara. Menurutnya, Respons terhadap wacana pembubaran KPK dan pemaafan koruptor lebih banyak menyerang pribadinya.

Puasa baru akan terjalani. Tetapi kata maaf sudah meluncur dari mulut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie. Rakyat disuruh memaafkan koruptor dan menyentil KPK untuk dibubarkan.

Tim Pengawas Internal KPK punya kerjaan besar dalam memeriksa kasus pertemuan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan M Nazaruddin. Tim harus fokus memeriksa isi pertemuan kedua orang tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan supaya para koruptor dimaafkan. Indonesia tidak mengenal sistem pemaafan tanpa disertai proses penegakan hukum. Jadi memafkan koruptor? Oh tidak bisa!

Komite Etik memastikan pemeriksaan untuk pimpinan KPK akan berjalan secara tertutup. Meski tidak menyalahi aturan, seharusnya sidang komite etik bisa berjalan terbuka.

Panitia seleksi pimpinan KPK sudah meloloskan 17 nama untuk bertarung menjadi komisioner lembaga tersebut. Praktisi hukum Bambang Widjojanto dan Kepala PPATK Yunus Husein diharapkan bisa lolos ke kursi pimpinan KPK.

Wacana pembentukan lembaga pengawasan untuk KPK bakal dimasukkan dalam revisi UU KPK. Nantinya seluruh lembaga pengawas penegak hukum bakal dilebur jadi satu.

Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK telah melanggar hukum. Sebab, pembentukan KPK berdasarkan undang-undang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi menilai KPK selama ini tidak fokus menggarap koruptor kelas kakap. KPK harus bisa mengejar perkara korupsi kelas kakap.

DPR mewacanakan untuk membentuk sebuah lembaga pengawasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cuma KPK lah yang belum memiliki lembaga pengawasan dari eksternal.