detikNews

Ical, Yusril, Hamid Layak Reshuffle

Reshuffle oleh Presiden SBY awal Mei mendatang, menggulirkan banyak nama. Ical, Yusril dan Hamid dianggap layak direshuffle.

Selasa, 24 Apr 2007 08:30 WIB

detikNews

Lebih Baik Ributkan Dugaan Korupsi Hamid Ketimbang Iklannya

Menkum HAM Hamid Awaludin dikecam terkait backsound Indonesia Raya dalam iklan UU Kewarganegaraan. Namun hal itu dinilai berlebihan oleh pakar hukum Denny Indrayana.

Selasa, 17 Apr 2007 11:13 WIB

detikNews

Pakar Hukum Desak DPR Percepat RUU KY, MA, dan MK

Para pakar hukum tata negara mendesak DPR untuk segera menyelesaikan 3 revisi UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 22 Mar 2007 15:18 WIB

detikNews

SBY Intervensi Yudikatif

Sikap Presiden SBY untuk mendamaikan Ruki - Yusril Ihza Mahendra mengundang kecaman. SBY dinilai telah memasuki wilayah hukum.

Minggu, 25 Feb 2007 09:22 WIB

detikNews

Hamdan Zoelva Bantah Yusril Langgar Kode Etik Pejabat

Tudingan Yusril layak dipecat dari jabatan Mensesneg karena memiliki pekerjaan lain sebagai advokat dibantah teman dekatnya Hamdan Zoelva.

Kamis, 22 Feb 2007 22:11 WIB

detikNews

SBY Layak Copot Yusril

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra memang layak direshuffle. Selain tak mendukung pemberantasan korupsi, ia juga melanggar kode etik profesi.

Kamis, 22 Feb 2007 14:47 WIB

detikNews

PP 37 Bentuk Korupsi Diskresi

Tuntutan ribuan anggota DPRD agar PP No 37/2006 tidak direvisi dikecam. Pemberian uang rapelan disebut sebagai bentuk korupsi terselubung.

Selasa, 13 Feb 2007 10:22 WIB

detikNews

Arman Diminta Hukum DPRD Tak Kembalikan Rapelan

Jaksa Agung diminta mengawasi pengembalian dana rapelan tunjangan dan menghukum anggota DPRD yang 'nakal' alias tidak mengembalikan uang rakyat itu.

Kamis, 01 Feb 2007 17:36 WIB

detikNews

PP 37/2006 Langgar 5 UU

13 Akademisi dari berbagai perguruan tinggi berkumpul mengkaji PP 37/2006. Hasilnya: PP 37 melanggar 5 UU.

Selasa, 30 Jan 2007 07:48 WIB

detikNews

Penghasilan Legislator Bengkak, PP 37/2006 Harus Direvisi

PP 37/2006 harus direvisi karena membuat penghasilan dan tunjungan anggota Dewan terus membengkak. Revisi dilakukan untuk menyelematkan uang rakyat.

Jumat, 05 Jan 2007 13:58 WIB