PD mendorong Plt Jaksa Agung, Darmono, agar mengeluarkan deponering terhadap kasus Bibit-Chandra. Sebab, SKPP Bibit-Chandra tak lagi berpengaruh, terlebih MA tidak menerima permohonan PK atas SKPP kedua pimpinan KPK tersebut.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menghormati keputusan MA yang tidak menerima permohonan PK atas SKPP Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung. Namun jika banyak pihak tidak puas, menurut Ical, bisa saja didorong agar Jaksa Agung mengeluarkan deponering terhadap perkara yang dihadapi dua pimpinan KPK ini.

Tindakan deponeering merupakan upaya hukum paling mujarab menuntaskan kasus Bibit-Chandra. Langkah demikian juga sejalan dengan arahan Presiden SBY agar dicarikan penyelesaian cepat kasus Bibit-Chandra di luar pengadilan.

Pimpinan DPR menahan diri menanggapi putusan MA tidak menerima permohonan PK atas SKPPP kasus Bibit-Chandra yang diajukan Kejaksaan Agung. Putusan itu ranah MA dan Kejaksaan Agung.

Tidak diterimanya PK Kejagung tentang SKPP kasus Bibit  dan Chandra berpeluang menimbulkan kekosongan pimpinan di KPK. Oleh sebab itu, Komisi III DPR berencana memajukan waktu seleksi terhadap Bambang dan Busyro.

Kasus pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah kembali mencuat. Kini, pilihan yang dimiliki keduanya tinggal menjalani persidangan atau jaksa agung mengeluarkan deponeering.

MA tidak dapat menerima permohanan PK SKPP Bibit Chandra yang diajukan Kejaksaan. Jika perkara ini harus ke pengadilan, Bibit Chandra mengaku siap.

Mahkamah Agung tidak menerima PK jaksa terkait kasus Bibit-Chandra. Karena itu putusan PT yangmenyatakan SKP2 Bibit-Chandra tidak sah harus dijalankan. Kejaksaan disarankan lakukan deponering.

Kuasa hukum Bibit-Chandra meminta agar Kejaksaan Agung segera mengeluarkan SKPP yang baru. Pemeriksaan tambahan juga diperlukan untuk menambah dasar yang kuat bagi SKPP tersebut.

Mantan anggota Tim 8 Todung Mulya Lubis menyayangkan keputusan MA yang menolak PK Jaksa atas kasus Bibit-Chandra. Namun dia berharap Bibit-Chandra berani maju ke pengadilan.